Untuk mempercepat peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemkab Nagan Raya melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

Rakor tersebut beragendakan penyelarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan dokumen perencanaan daerah, yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya. Senin (19/09/2022).

Pada kesempatan itu, Bupati Nagan Raya, H.M. Jamin Idham, S.E. yang diwakili Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulfika, S.H. dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Katanya.

Zulfika menjelaskan, tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Ujarnya.

Selain itu, tambah Zulfika, Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan di anggap tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah, dimana di masa lalu, negara ataupun pemerintah sangat dominan menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.

Oleh karena itu, tambahnya, merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) serta memberikan saran perbaikan yang di perlukan. Ujar Asisten I itu.

"Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini kiranya berdampak pada perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen melalui penguatan akuntabilitas kinerja instansi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang di jalankan oleh pemerintah saat ini," harap Zulfika.

Dikatakan, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem pengganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sehingga penyelarasan SAKIP dengan dokumen perencanaan daerah harus dilakukan.

"Kinerja kepala daerah, Pejabat Eselon II, III dan IV mengaju pada target-target kinerja yang tercantum di dalam RJPM dan Renstra. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi bisa segera terwujud khususnya bagi pemerintah kabupaten Nagan Raya," pungkas Zulfika.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Nagan Raya Rahmatullah, S.STP.,M.Si. melaporkan kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari yaitu hari Senin 19 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang terdiri SKPK dan Kabag Organisasi.

Rahmat menjelaskan, dasar dilaksanakan kegiatan ini mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421).
Perpres no. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, lanjut Rahmat, Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022.

"Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak terutama bagi percepatan pembangunan Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan," tutup Rahmat.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan agenda pemaparan materi dan diskusi yang di moderatori oleh Kabid PSDMK Bappeda Muhammad Ar'rafi, S.kel.,M.Sc. dengan Narasumber Kasubbag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Aceh, Fajri Mustaqim, S.E.,M.M dan Rencana tindak lanjut kegiatan dan sekaligus penutup acara disampaikan oleh kepala Bappeda Rahmatullah, S.STP.,M.Si.