Profil Daerah

Sekilas Provinsi Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia, Ibukota Provinsi NAD adalah Banda Aceh. Provinsi NAD yang terletak diantara Selat Malaka dan Samudera Hindia, sangat strategis baik dari sudut ekonomi, politik, maupun geografis. sehingga menjadi jalur perniagaan internasional yang paling sibuk di kawasan Asia Tenggara.

Secara geografis terletak pada 2-6 LU dan 95-98 BT. Provinsi NAD merupakan Provinsi yang berbatasan (laut) dengan India, Myanmar, Thailand dan Malaysia. Di sebelah timur, Provinsi NAD berbatasan laut dan darat dengan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi NAD memiliki wilayah seluas 57.736,557 km2, didalamnya terdapat kawasan hutan seluas 3.335.613 Ha atau 62 % dari luas daratan terdiri dari hutan lindung dan konservasi 2.697.113 Ha dan kawasan budidaya hutan 638.580 Ha. Puncak tertinggi pada 4.446 m diatas permukaan laut, wilayah laut yang merupakan Zona Ekonomi Exclusif (ZEE) seluas 534.520 km2. Provinsi NAD memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau.

 (Sumber; BPS NAD 2006)

 Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar yang menimbulkan tsunami, melanda sebagian besar pesisir barat dan selatan, bahkan utara Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan korban ratusan ribu jiwa dan kerusakan fisik yang sangat parah. Hingga kini rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus dilakukan Dalam menjalankan pemerintahannya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipimpin oleh Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc (Gubernur) dan Muhammad Nazar, S.Ag (Wakil Gubernur) serta dibantu oleh kabinet-kabinetnya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat dalam proses PILKADA 2006 untuk periode 2007-2012 Wilayah administratif di Provinsi NAD telah banyak mengalami perubahan dari tahun 1999 hingga th 2006. Saat ini, terdiri atas 5 pemerintah kota dan 18 kabupaten, 228 Kecamatan, 629 Mukim, Kelurahan/Desa 5947 Desa. DPR Pusat pada 8 Desember 2006 telah menyetujui RUU tentang pemekaran dua kabupaten lagi di NAD, yakni Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Pidie dan Kota Subussalam yang merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Singkil.

 

Sejarah Aceh

Pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya. Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

 

Kesultanan Aceh

 Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496- 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sultan Aceh merupakan penguasa/raja dari Kesultanan Aceh, tidak hanya sultan, di Aceh juga terdapat sultanah (sultan perempuan).

 Gelar-Gelar yang Digunakan dalam Kerajaan Aceh

  1. Tengku
  2. Tuanku                
  3. Pocut   
  4. Teuku                  
  5. Laksamana                         
  6. Uleebalang                        
  7. Cut        
  8. Panglima Sagoe
  9. Meurah

Segala Hal Tentang Kerajaan Aceh Dalam Istana Darut Donya Cap Sikureung (cap Sembilan Meuligoe Gajah Putih Pasukan Gajah Perang Aceh Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Dr. Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, J.B. van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendricus Colijn, merebut sebagian besar Aceh Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Saat itu, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda. Bangkitnya nasionalisme Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh. Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Masa Republik Indonesia Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa. Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Marti Ahtisaari. Sumber (http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh-Sejarah).

 

Lambang Aceh

Lambang Aceh adalah Pancacita. Pancacita adalah lima cita, yaitu keadilam, kepahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan. Lambang Aceh berbentuk persegi lima yang menyerupai kopiah. Dalam perisai itu terdapat dacin (alat timbangan), rencong, padi, kapas, lada, cerobong pabrik, kubah masjid (diantara padi dan kapas), kitab dan kalam. Keadilan dilembangkan dengan dacin. Kepahlawanan dilambangkan dengan recong. Kemakmuran dilambangkan dengan padi, kapas, lada, dan cerobong pabrik. Kerukunan dilambangkan dengan kubah masjid. Sedangkan kesejahteraan dilambangkan kitab dan kalam.

 

Kependudukan

Suku bangsa  Provinsi Aceh memiliki 13 suku asli, yaitu:

  1. Suku Aceh                          
  2. Suku Tamiang   
  3. Suku Gayo                         
  4. Suku Alas                            
  5. Suku Kluet                         
  6. Suku Julu                            
  7. Suku Pakpak                     
  8. Suku Aneuk Jamee        
  9. Suku Sigulai       
  10. Suku Lekon        
  11. Suku Devayan                  
  12. Suku Haloban                   
  13. Suku Nias

 

Peta Aceh

 Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku, kaum, dan bangsa. Leluhur orang Aceh berasal dari Semenanjung Malaysia, Cham, Cochin Cina, Kamboja.  Di samping itu banyak pula keturunan bangsa asing di tanah Aceh, bangsa Arab dan India dikenal erat hubungannya pasca penyebaran agama Islam di tanah Aceh. Bangsa Arab yang datang ke Aceh banyak yang berasal dari provinsi Hadramaut (Negeri Yaman), dibuktikan dengan marga-marga mereka Al Aydrus, Al Habsyi, Al Attas, Al Kathiri, Badjubier, Sungkar, Bawazier dan lain lain, yang semuanya merupakan marga marga bangsa Arab asal Yaman. Mereka datang sebagai ulama dan berdagang. Saat ini banyak dari mereka yang sudah kawin campur dengan penduduk asli Aceh, dan menghilangkan nama marganya Sedangkan bangsa India kebanyakan dari Gujarat dan Tamil. Dapat dibuktikan dengan penampilan wajah bangsa Aceh, serta variasi makanan (kari), dan juga warisan kebudayaan Hindu Tua (nama-nama desa yang diambil dari bahasa India, contoh: Indra Puri). Keturunan India dapat ditemukan tersebar di seluruh Aceh. Karena letak geografis yang berdekatan maka keturunan India cukup dominan di Aceh. Pedagang pedagang Tiongkok juga pernah memiliki hubungan yang erat dengan bangsa Aceh, dibuktikan dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho, yang pernah singgah dan menghadiahi Aceh dengan sebuah lonceng besar, yang sekarang dikenal dengan nama Lonceng Cakra Donya, tersimpan di Banda Aceh. Semenjak saat itu hubungan dagang antara Aceh dan Tiongkok cukup mesra, dan pelaut-pelaut Tiongkok pun menjadikan Aceh sebagai pelabuhan transit utama sebelum melanjutkan pelayarannya ke Eropa. Selain itu juga banyak keturunan bangsa Persia (Iran/Afghan) dan Turki, mereka pernah datang atas undangan Kerajaan Aceh untuk menjadi ulama, pedagang senjata, pelatih prajurit dan serdadu perang kerajaan Aceh, dan saat ini keturunan keturunan mereka kebanyakan tersebar di wilayah Aceh Besar. Hingga saat ini bangsa Aceh sangat menyukai nama-nama warisan Persia dan Turki. Bahkan sebutan Banda, dalam nama kota Banda Aceh pun adalah warisan bangsa Persia (Banda/Bandar arti: Pelabuhan).  Di samping itu ada pula keturunan bangsa Portugis, di wilayah Kuala Daya, Lam No (pesisir barat Aceh). Mereka adalah keturunan dari pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan nakhoda Kapten Pinto, yang berlayar hendak menuju Malaka (Malaysia), dan sempat singgah dan berdagang di wilayah Lam No, dan sebagian besar di antara mereka tetap tinggal dan menetap di Lam No. Sejarah mencatat peristiwa ini terjadi antara tahun 1492-1511, pada saat itu Lam No di bawah kekuasaan kerajaan kecil Lam No, pimpinan Raja Meureuhom Daya. Hingga saat ini masih dapat dilihat keturunan mereka yang masih memiliki profil wajah Eropa yang masih kental.

Sejarah pun mencatat bahwa tokoh-tokoh besar kelas dunia seperti, Marco Polo, Ibnu Battuta, serta Kubilai Khan, pernah singgah di tanah Aceh.

 

Bahasa

Bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Aceh adalah:

  1. Bahasa Aceh                     
  2. Bahasa Tamiang               
  3. Bahasa Gayo                     
  4. Bahasa Alas                       
  5. Bahasa Kluet                     
  6. Bahasa Julu                        
  7. Bahasa Pakpak
  8. Bahasa Jamee  
  9. Bahasa Sigulai   
  10. Bahasa Lekon                   
  11. Bahasa Devayan                              
  12. Bahasa Haloban                               
  13. Bahasa Nias.

 

Agama

 Mayoritas penduduk di provinsi Aceh memeluk agama Islam. Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam.

 

Pendidikan

Dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status Istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Namun perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik yang berkepanjangan, dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada UAN (Ujian Akhir Nasional) 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang.

Aceh juga memiliki sejumlah Perguruan Tinggi Negeri seperti :

  1. Universitas Syiah Kuala 
  2. IAIN Ar-Raniry                  
  3. Universitas Malikussaleh                             
  4. Politeknik Negeri Lhokseumawe

Sumber (http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh-Kependudukan).